KAJIAN POLKASTRAT: PANEN RAYA KOK MALAH IMPOR?

 PANEN RAYA KOK MALAH IMPOR?

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Sebenarnya negara ini diuntungkan karena dikaruniai kondisi alam yang mendukung, hamparan lahan yang luas, keragaman hayati yang melimpah, serta beriklim tropis dimana sinar matahari terjadi sepanjang tahun sehingga bisa menanam sepanjang tahun. Realita sumberdaya alam seperti ini sewajarnya mampu membangkitkan Indonesia menjadi negara yang makmur, tercukupi kebutuhan pangan seluruh warganya. Meskipun belum terpenuhi, pertanian menjadi salah satu sektor riil yang memiliki peran sangat nyata dalam membantu penghasilan devisanegara. Sebagai negara agraris, hingga kini mayoritas penduduk Indonesia telah memanfaatkan sumberdaya alam untuk menunjang kebutuhan hidupnya dan salah satunya ialah dengan menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Adanya hal tersebut sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting, karena sebagai penghasil pangan bagi penduduk yang jumlah tiap tahunnya selalu terus bertambah. Sebagai negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh.Siapa sangka, negara agraris pun tak menjamin suatu negara dapat terbebas dari impor bahan pangan.  

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga bulan Juni 2021. Hal ini dikarenakan terjadinya panen raya pada bulan Maret hingga April. Namun kenyataannya, pemerintah masih mencanangkan impor 1 juta ton beras. Jika pemerintah tetap nekat hal tersebut bisa mematikan para petani padi lokal. Ditambah dalam masa panen raya sehingga ketersediaan beras melimpah dan masih belum laku. Yang diketahui bahwa Indonesia menjalin MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras. Namun, kerja sama itu dibuat hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Jokowi memastikan, hingga saat ini beras tersebut belum masuk ke Tanah Air. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan penandatanganan perjanjian MoU ( Memorandum of Understanding ) akan dilakukan pada akhir Maret 2021 mendatang. MoU ini nantinya akan mencakup tidak lebih dari 1 juta ton beras putih dengan kadar retak 15% - 25%. Menurut Menteri Perdagangan Thailand Jurin Laksanawisit Perjanjian ini berlaku untuk pasokan impor 1 juta ton beras dalam setahun dengan durasi empat tahun. Namun demikian, impor beras dari Thailand yang dilakukan Indonesia juga dilakukan dengan syarat tertentu yakni tergantung produksi beras kedua negara tersebut dan harga beras dunia.

Menteri Perdagangan juga menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan impor beras saat ada panen raya di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memprioritaskan penyerapan gabah dalam negeri. Mendag juga menjamin, tidak ada beras impor yang akan menghancurkan harga beras petani. Selain itu, pada tahun 2020, pemerintah tidak membuka impor beras besar-besaran. Hanya saja, pada Januari 2021 publik diramaikan dengan banjirnya beras impor khusus asal Vietnam. Pihak Kementan tak pernah menerbitkan rekomendasi impor beras tersebut. Selain itu, apabila ada beras yang diimpor maka ketentuannya beras khusus, dan penjualannya pun bukan di pasar rakyat.

 

Data Impor Beras :

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari tahun 2015 hingga 2019 Indonesia selalu mengimpor beras. Data BPS menunjukkan, impor beras besar-besaran terakhir kali terjadi pada 2018. Saat itu, Indonesia mengimpor beras 2.253.824 ton tahun 2018. Jumlah tersebut setara dengan 1,037 miliar dollar AS. Setelahnya, memang tak terjadi lagi impor besar-besaran.

Alasan Pemerintah Impor Beras :

Situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi, seperti penyerapan gabah petani yang kurang maksimal akibat cuaca hujan. Serapan gabah kering hingga akhir Maret 2021 baru mencapai 85.000 ton, jauh dari perkiraan awal di angka 400.000 hingga 500.000 ton. Dikarenakan gabah petani basah dan tidak memenuhi tingkat kekeringan standar Bulog. Pemerintah ingin menjaga stok beras Bulog tetap berada di kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton. Pemerintah menjelaskan pemberian alokasi impor beras pada perum bulog tahun ini dilakukan sebagai antisipasi atas pandemic yang berkepanjangan. Importasi dilakukan untuk memastikan pemerintah bisa terus menyalurkan beras ketika ada gangguan pasokan dari produksi dalam negeri. Tetapi terdapat dampak apabila impor ini dilakukan disaat yang tidak tepat yaitu adanya gangguan harga jual beras lokal yang tidak stabil akibat beras impor bocor ke pasar. Hal ini tentu akan membuat petani merasa bahwa mereka tidak didukung oleh pemerintah. Maka agar tidak adanya impor upaya yang tepat diambil untuk mendukung produktivitas dari sektor pertanian yaitu jaminan ketersediaan lahan pertanian, memberikan pupuk bersubsidi bagi petani serta memberikan penyuluhan untuk memberdayaan petani.

Pendapat Ahli Terkait Impor:

Perbedaan pendapat dalam komunikasi politik dan kajian adalah hal yang sudah biasa. Narasi ini memberikan kesempatan kepada publik bahwa sektoral di dalam pemerintahan masih terjadi. Perbedaan ini dapat dilihat dengan adanya beberapa kontra terhadap impor beras  

1. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso

Berpendapat kesulitan dalam menyalurkan beras yang ada di gudang milik perseroan apabila harus melakukan impor lagi sebesar 1 juta ton sebagaimana yang telah direncanakan pemerintah. Bulog sendiri telah kehilangan pangsa pasar sebesar 2,6 juta ton beras per tahun. 

2. Mantan Mendag, Rachmat Gobel

Berharap Menteri Perdagangan saat ini mau mengambil risiko untuk tak melakukan impor. Hal itu disampaikan dengan berkaca pada pengalamannya saat menjabat Menteri Perdagangan pada 2015, dirinya memutuskan menahan impor beras saat terjadi pergolakan harga di dalam negeri.

3. Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa 

Tidak setuju dan mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana impor beras sebanyak 1 juta ton. Sebab, rencana impor tersebut telah melukai dan memberikan dampak besar terhadap petani-petani kecil. Saat ini produksi beras yang ada di tingkat petani lokal mengalami peningkatan sebanyak 3,4 juta ton. Sehingga masih cukup jika hanya 1 juta ton yang diperlukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan stok beras.

4. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo

       Pemerintah pusat diharap memperhitungkan dengan matang rencana melakukan impor, beliau juga mengatakan para petani harus mendapat perlindungan dari pemerintah terkait dengan adanya rencana impor beras 1 juta ton saat musim panen raya.

5. Komisi VI dan PKS 

Komisi IV DPR menolak kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton dan meminta Perum Bulog memprioritaskan penyerapan hasil produksi beras dalam negeri, seiring memasuki masa panen raya di periode Maret-April 202. Penolakan dari sejumlah anggota DPR karena dinilai tidak berpihak pada petani Indonesia dikarenakan rencana kebijakan impor beras dilakukan di saat produksi padi dalam negeri tengah memasuki masa panen raya dengan potensi produksi yang meningkat.

Dampak Adanya Impor Beras

Di Indonesia, kebijakan nasional dalam mengimpor beras merupakan salah satu kebijakan yang selalu menimbulkan kontroversi Terutama pada kelompok masyarakat petani dan pengambil kebijakan ekonomi nasional maupun regional. Dampak kebijakan impor dapat menimbulkan dampak negatif, namun dampak negatif yang membuat para petani juga menjadi korban. Beras impor tidak akan diturunkan di wilayah sentra beras. sebab dikhawatirkan akan mengganggu harga pasar yang saat ini dinilai banyak pihak telah sesuai dengan harga pembelian pemerintahyang didasarkan pada INPRES No. 2 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah pusat untuk kembali melakukan impor beras ini adalah sebagai upaya antisipasi menahan laju peningkatan harga beras yang dikhawatirkan dapat menimbulkan tekanan biaya input (cost push) Terhadap tingkat inflasi nasional yang sedang ditargetkan berada pada tingkat moderat dan tidak terlalu menghambat tujuan kebijakan fiskal dan moneter pemerintah saat ini. Upaya menggenjot produksi beras dari domestik sangat tidak dimungkinkankarena membutuhkan waktu yang tidak pendek dan dikhawatirkan akan merugikan petani. Impor komoditas pangan utama seperti beras ke dalam negeri dinilai berisiko dan menjadi blunder jika tidak berdasarkan analisa yang mendalam dan cermat. Risiko kesalahan data mengenai impor akan berakibat negatif secara langsung ke jutaan petani Pelaksanaan impor tanpa analisa dan studi yang mendalam, apalagi stok beras di pasaran cukup, maka secara hukum ekonomi akan membuat harga menurun. Dampak kebijakan  impor selalu memberi dampak buruk dan Imbasnya jangka panjang terhadap petani adalah kesejahteraan yang rendah sebab mengecilnya angka pendapatan dari pekerjaannya

 

 

SUMBER REFERENSI 

Afriyadi, Achmad Dwi. 2021. Sejak Kapan RI Mulai Impor Beras? Ini Datanya di https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5502105/sejak-kapan-ri-mulai-impor-beras-ini-datanya ( diakses 28 Maret 2021 ).

Farisa, Fitria Chusna. 2021. Jokowi : Saya Pastikan Sampai Juni 2021 Tak Ada Impor Beras di https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/26/19440751/jokowi-saya-pastikan-sampai-juni-2021-tak-ada-impor-beras (diakses 28 Maret 2021 ).

Pratomo, Harwanto Bimo. 2021. Pokok Permasalahan Polemik Impor 1 Juta Ton Beras di https://m.merdeka.com/uang/pokok-permasalahan-polemik-impor-1-juta-ton-beras.html?page=all  ( diakses 28 Maret 2021 ).

Uly, Yohana Artha. 2021. Jokowi Sebut Hampir 3 Tahun Tak Impor Beras, Benarkah? di https://money.kompas.com/read/2021/03/27/082824826/jokowi-sebut-hampir-3-tahun-tak-impor-beras-benarkah?page=all#page2 ( diakses 28 Maret 2021 ).

Widiantoro, Wisnu. 2021. Mengingat Lagi Janji Jokowi Tolak Impor Beras Saat Pilpres di https://money.kompas.com/read/2021/03/19/103659526/mengingat-lagi-janji-jokowi-tolak-impor-beras-saat-pilpres?page=all#page2  ( diakses 28 Maret 2021 ).

https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/ramai-ramai-tolak-impor-1-juta-ton-beras-1vOzdeiMlrR/full ( diakses 29 Maret 2021 ).

http://repository.upi.edu/377/4/S_GEO_0905958_CHAPTER1.pdf( diakses 31 Maret 2021).

https://paktanidigital.com/artikel/dampak-dari-kebijakan-impor-beras-terhadap-petani/#.YGQFDq8zbIU(diakses 31 Maret 2021).