BEM FEB UNIB

"AKANKAH UANG ELEKTRONIK MENGANTIKAN UANG FIAT?" Perkembangan instrumen pembayaran elektronik makin marak beberapa tahun terakhir. Semua sistem pembayaran  saat ini sudah terintegrasi dengan uang elektronik. Perlahan-lahan keberadaan uang   kartal dan valuta asing bentuk fisik mulai tergantikan dengan kepraktisan penggunaan uang elektronik. Sederhananya uang el ektronik adalah alat pembayaran alternatif yang berbentuk elektronik, dan nominal uangnya tersimpan dalam media elektronik. Uang elektronik adalah salah satu jenis berbentuk kartu yang menggunakan chip sebagai media penyimpanannya, sedangkan server merupakan media penyimpanan uang yang transaksinya hanya dapat dilakukan secara online. Pertumbuhan tersebut terutama tercermin pada nilai transaksi uang elektronik dan digital banking. Nilai transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat 43,66% (yoy) menjadi Rp24,8 triliun. Nilai transaksi digital banking mencapai Rp3.468,4 triliun, tumbuh 61,80% (yoy). Sementara itu, nilai trans

  KONDISI HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA  OLEH : DINAS POLKASTRAT BEM FEB UNIB 1.1. Latar Belakang   Negara berkembang seperti Indonesia yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang terhambat pada faktor pendanaan. Untuk mempercepat gerak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka sumber pendanaan yang digunakan oleh Indonesia adalah salah satunya bersumber dari utang. Penggunaan utang sebagai salah satu sumber pendanaan dalam mempercepat pembangunan nasional digunakan karena sumber pendanaan dari tabungan dalam negeri jumlahnya sangat terbatas, sehingga sebagai sumber pendanaan, utang khususnya utang dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah pembiayaan dalam pembangunan. Sumber pendanaan yang berasal dari utang menjadi salah satu alternatif biaya pembangunan bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia (Ramadhani, 2014). Ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung ole

  PPKM DIPERPANJANG, BEGINI DAMPAKNYA BAGI INDONESIA Oleh : Dinas Polkastrat Seiring dengan peningkatan jumlah pasien Covid - 19 di Indonesia yang semakin tidak terkendali, berbagai upaya dan kebijakan telah ditempuh guna menekan angka penyebaran Covid - 19. Dari berbagai kebijakan yang telah pemerintah keluarkan tak sedikit yang menimbulkan pro kontra dalam pengimplementasiannya. Seperti hal nya kebijakan yang belum lama dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi kasus Covid - 19 di Indonesia yaitu diterapkannya PPKM Darurat Jawa-Bali. Masyarakat dibuat geram lantaran kebijakan ini dirasa mengekakang hak masyarakat kecil, seperti buruh harian, pengusaha UMKM, dan bahkan pekerja kantoran banyak yang kehilangan pekerjaannya, apalagi kebijakan ini masih terus diperpanjang dengan kelonggaran tertentu. Pada awalnya pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.  Kebijakan PPKM Darurat lebih ditekankan pada Provinsi Jawa dan Bali, namun ke